Cagub Jabar dari PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka memuji langkah yang diambil DPRD Kabupaten Garut untuk menyikapi pernikahan siri kilat Bupati Aceng Fikri. DPRD akhirnya merekomendasikan Aceng dilengserkan dari jabatannya.
"Dengan adanya (hasil) paripurna, berarti DPRD sudah merespon dengan baik kehendak publik," kata Rieke saat ditemui usai ziarah ke makam Rd Dewi Sartika di komplek Pemakaman Dalem Karang Anyar, Jalan Karang Anyar, Sabtu (22/12/2012).
DPRD menurutnya adalah representasi dari rakyat. Sehingga kehendak rakyat untuk menurunkan Aceng, sebaiknya memang diikuti. Sebab gerakan untuk melengserkan Aceng berlangsung selama beberapa minggu.
Apa yang dilakukan Aceng, sambung Rieke, jelas sudah melanggar UU dan etika sebagai seorang kepala daerah. "Dalam dua poin ini jelas saudara Aceng tidak mematuhinya," tegasnya.
Disinggung soal ancaman Aceng yang akan membongkar 'aib' anggota DPRD jika dilengserkan, Rieke menanggapinya dengan santai.
"Ya silahkan saja, kan ada proses hukum. Kalau misalnya ada masalah soal anggaran dan lain sebagainya, berarti anggaran itu bukan hanya disepakati DPRD, oleh eksekutif juga," cetusnya.
Kalaupun nantinya Aceng benar-benar membongkar borok anggota DPRD, ia berharap itu jadi ranah penegak hukum untuk turun tangan jika borok itu merugikan masyarakat.
"Dengan adanya (hasil) paripurna, berarti DPRD sudah merespon dengan baik kehendak publik," kata Rieke saat ditemui usai ziarah ke makam Rd Dewi Sartika di komplek Pemakaman Dalem Karang Anyar, Jalan Karang Anyar, Sabtu (22/12/2012).
DPRD menurutnya adalah representasi dari rakyat. Sehingga kehendak rakyat untuk menurunkan Aceng, sebaiknya memang diikuti. Sebab gerakan untuk melengserkan Aceng berlangsung selama beberapa minggu.
Apa yang dilakukan Aceng, sambung Rieke, jelas sudah melanggar UU dan etika sebagai seorang kepala daerah. "Dalam dua poin ini jelas saudara Aceng tidak mematuhinya," tegasnya.
Disinggung soal ancaman Aceng yang akan membongkar 'aib' anggota DPRD jika dilengserkan, Rieke menanggapinya dengan santai.
"Ya silahkan saja, kan ada proses hukum. Kalau misalnya ada masalah soal anggaran dan lain sebagainya, berarti anggaran itu bukan hanya disepakati DPRD, oleh eksekutif juga," cetusnya.
Kalaupun nantinya Aceng benar-benar membongkar borok anggota DPRD, ia berharap itu jadi ranah penegak hukum untuk turun tangan jika borok itu merugikan masyarakat.
Post a Comment
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan.