Latest Post
Showing posts with label Pilbup Garut. Show all posts
Showing posts with label Pilbup Garut. Show all posts
Kalah Tipis, Kubu "Akur" Gugat Hasil Pilkada Garut ke MK
GARUT, KOMPAS.com - Kalah tipis dalam perolehan suara Pilkada Garut, kubu pasangan nomor urut 5 Agus Hamdani-Abdusy Syakur (Akur) akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Akur juga akan melakukan uji materi terhadap proses rekapitulasi suara KPU ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai cacat hukum.
"Saya akan ke MK dan uji materi di MA. Akan gugat (hasil pilkada). Hari ini juga akan berangkat dengan sebelas pengacara," kata Ade Wahidin, saksi pasangan "Akur". Ade melakukan aksi walk out sebelum KPU membacakan berita acara rekapitulasi dan menetapkan calon bupati terpilih. Menurut Ade, aksi walk out dipicu pernyataan ketua KPU Garut, Aja Rowikarim yang memutuskan tidak akan menanggapi saran dan tanggapan saksi.
"Padahal sudah diatur dalam PKPU 16 kenapa tidak ditanggapi? Sebelum rekapitulasi, Panwas harus membeber dulu apa-apa saja yang dilaporkan oleh peserta dan sejauhmana tindak lanjutnya," terang Ade.
Sejumlah kasus beserta bukti pelanggaran Pilkada oleh pasangan Rudi-Helmi, jelas Ade, sudah dilaporkan ke Panwaslu, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut. "Di antaranya penggelembungan (suara), money politic dan sebagainya. Ini datanya sudah lengkap, sudah diterima oleh Panwas. Tidak ada tanggapan," katanya.
Terkait hasil pleno rekapitulasi KPU yang menyatakan pasangan Rudi-Helmi unggul, Ade yakin pihaknya mempunyai data yang akurat ikhwal perhitungan suara itu. "Jujur saja. Data kami menyatakan hanya enam kecamatan (saja) C1 yang cocok dengan D2," pungkas Ade.
Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, Selasa (26/11/2013) pasangan Rudi-Helmi unggul di 22 kecamatan, sementara pasangan Akur unggul di 20 kecamatan. Pasangan Rudi-Helmi menang tipis 0,62 persen atau selisih 6.395 suara dari pasangan Akur.
Sementara itu, dari pantauan Kompas.com, arus lalu lintas di seputar simpang lima Garut berangsur normal. Polisi sudah membuka barikade kawat berduri di Jalan Patriot dan Jalan Pembangunan kembali lancar.
Dibuka Posko Kecurangan Pemilu Kada Garut
Metrotvnews.com, Garut: Tim Pemenangan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Garut,Jawa Barat, Agus Hamdani-Syakur yang kalah suara dalam Pemilu Kada Garut putaran kedua membuka posko publik laporan pengaduan kecurangan seputar Pemilu Kada Kabupaten Garut.
"Posko yang dibuka setiap Sekretariat Anak Cabang PPP dan PKB itu disiapkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan ihwal kecurangan Pilkada Garut 2013," kata Tim Ahli Pemenangan Pasangan Calon Bupati Garut yang kalah tersebut, Galih Fachrudin, Rabu (27/11).
Ia berharap masyarakat yang mengetahui atau menemukan langsung bentuk pelanggaran Pemilu Kada Garut putaran kedua agar segera melaporkannya ke Sekretariat PKB atau PPP terdekat.
Laporan warga itu, menurut dia, dapat menguatkan proses hukum gugatan Pemilu Kada Garut putaran kedua ke tiga insititusi yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
"Kecurangan pemilu kada yang dilaporkan warga dapat menguatkan upaya kami dalam menempuh jalur hukum gugatan pemilu kada," kata Galih.
Selain mengumpulkan bukti kecurangan Pemilu Kada Garut dari masyarakat, kata Galih, timnya menyiapkan 10 pengacara untuk proses hukum gugatan hasil pemilu kada tersebut.
Menurut dia, berdasarkan data dan bukti yang menjadi bahan laporan ke tiga institusi tersebut dapat memenangkan Pemilu Kada Garut putaran kedua.
"Dengan kemenangan tipis ini kami yakin pasangan kami bisa memenangkan Pemilu Kada. Tentunya jika proses di MK ini dikabulkan," katanya.
Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Garut Agus-Syakur itu melaporkan berbagai pelanggaran pemilu kada diantaranya adanya politik uang, penggelembungan suara, dan tidak seriusnya Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Garut dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran.
Pihak yang akan dilaporkan yakni tim pemenangan pasangan Rudi Gunawan-Helmi Budiman Bupati/Wakil Bupati Garut terpilih, KPU Garut, dan Panwaslu Garut.
Sebelumnya rapat pleno KPU Garut, Selasa (26/11) menetapkan pasangan Rudi-Helmi meraih suara terbanyak 524.164 suara atau 50,31 persen, sedangkan pasangan Akur sebanyak 517.769 suara atau 49,69 persen.
Polisi Siaga Kawal Bupati Garut Terpilih
Metrotvnews.com, Garut: Polisi Resor Garut masih bersiaga melakukan pengamanan sejumlah objek vital setelah penetapan Rudi Gunawan-Helmi Budiman sebagai Bupati/Wakil Bupati Garut terpilih periode 2014-2019.
"Pengamanan secara intensif masih terus dilakukan selama tiga hari kedepan pasca rapat penetapan bupati terpilih kemarin (Selasa)," kata Kepala Polres Garut AKBP Arif Rachman, Rabu (27/11).
Ia menuturkan pengamanan selama tiga hari itu masa pengajuan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Garut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan intensif, kata dia, akan dilanjutkan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih yang akan diselenggarakan Januari 2014.
"Khusus Pemilu Kada Garut ini kami berusaha maksimal melakukan pengamanan, bukan hanya pasca-penetapan saja, tapi nanti saat pelantikan juga," katanya.
Ia menyebutkan objek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian yakni rumah Bupati/wakil Bupati Garut terpilih, rumah komisioner KPU Garut, dan kantor KPU.
Bahkan gudang penyimpanan surat suara atau logistik Pilkada Garut, kata dia, mendapatkan pengamanan polisi sampai proses hukum gugatan di MK selesai.
"Kami mengamankan kantor dan gudang KPU Garut ini bertujuan untuk menjaga bukti otentik berupa dokumen KPU yang mungkin akan dibutuhkan," kata Arif.
Selama pengamanan Pemilu Kada Garut, Arif mengungkapkan berjalan lancar, tidak ada pihak yang mengganggu jalannya demokrasi di Garut.
Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pendukung kandidat yang kalah dalam Pemilu Kada Garut dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Garut.
"Termasuk pendukung pasangan pemenang diimbau tidak mengekspresikan kebahagiaannya dengan euforia berlebihan," katanya.
Sedangkan pasangan Rudi Gunawan-Helmi diusung Gerindra, PAN, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat dan PBB memenangi Pemilu Kada Garut mengalahkan suara dari pasangan Agus Hamdani (bupati saat ini)-Syakur yang diusung PPP, Golkar, PKB, dan Hanura.
PPK SERAHKAN PEROLEHAN SUARA KE KPU GARUT
Antarajawabarat.com,23/11 - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyerahkan hasil pleno penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah putaran kedua ke Komisi Pemilihan Umum setempat, Jumat.
Divisi Teknis dan Humas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Abdal, mengatakan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sudah selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan penghitungan kembali oleh KPU melalui rapat pleno, 26 November 2013.
"Dua hari PPK menyelesaikan pleno di masing-masing kecamatan dan sekarang hasilnya sudah diterima KPU Garut," katanya.
Ia menuturkan, hasil penghitungan suara yang diserahkan PPK ke KPU Garut terdiri dari hasil rekap di tingkat TPS, PPS dan PPK.
Selanjutnya hasil rekap yang dilakukan PPK, kata Abdal, akan dibacakan kembali oleh masing-masing ketua PPK pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Garut.
"Nanti hasil yang diserahkan PPK akan dibacakan kembali oleh PPK untuk dihitung siapa pasangan calon yang meraih suara terbanyak," katanya.
Hasil rapat pleno KPU Garut, kata Abdal, menentukan salah satu dari dua pasangan calon bupati-wakil bupati Garut terpilih periode 2014-2019.
Ia berharap, pasangan calon bupati/wakil bupati Garut dapat menerima hasil keputusan Pilkada Garut putaran kedua tersebut.
"Kalau ada yang keberatan dari hasil Pilkada Garut ini dipersilahkan mengajukan gugatan ke MK, batas waktunya tiga hari setelah rapat pleno," katanya.
Sementara itu, proses penyerahan surat suara ke KPU Garut mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian, bahkan kantor KPU Garut terus dilakukan penjagaan oleh polisi sejak pelaksanaan pemungutan suara, Minggu (17/11).
Polres Garut terus bersiaga melakukan pengamanan proses pelaksanaan Pilkada Garut mulai dari persiapan sampai rapat pleno hingga pelantikan bupati/wakil bupati Garut terpilih.
"Kami siap semaksimal mungkin mengamankan Pilkada Garut ini," kata Kepala Polres Garut, AKBP Arif Rachman.
Divisi Teknis dan Humas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Abdal, mengatakan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sudah selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan penghitungan kembali oleh KPU melalui rapat pleno, 26 November 2013.
"Dua hari PPK menyelesaikan pleno di masing-masing kecamatan dan sekarang hasilnya sudah diterima KPU Garut," katanya.
Ia menuturkan, hasil penghitungan suara yang diserahkan PPK ke KPU Garut terdiri dari hasil rekap di tingkat TPS, PPS dan PPK.
Selanjutnya hasil rekap yang dilakukan PPK, kata Abdal, akan dibacakan kembali oleh masing-masing ketua PPK pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Garut.
"Nanti hasil yang diserahkan PPK akan dibacakan kembali oleh PPK untuk dihitung siapa pasangan calon yang meraih suara terbanyak," katanya.
Hasil rapat pleno KPU Garut, kata Abdal, menentukan salah satu dari dua pasangan calon bupati-wakil bupati Garut terpilih periode 2014-2019.
Ia berharap, pasangan calon bupati/wakil bupati Garut dapat menerima hasil keputusan Pilkada Garut putaran kedua tersebut.
"Kalau ada yang keberatan dari hasil Pilkada Garut ini dipersilahkan mengajukan gugatan ke MK, batas waktunya tiga hari setelah rapat pleno," katanya.
Sementara itu, proses penyerahan surat suara ke KPU Garut mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian, bahkan kantor KPU Garut terus dilakukan penjagaan oleh polisi sejak pelaksanaan pemungutan suara, Minggu (17/11).
Polres Garut terus bersiaga melakukan pengamanan proses pelaksanaan Pilkada Garut mulai dari persiapan sampai rapat pleno hingga pelantikan bupati/wakil bupati Garut terpilih.
"Kami siap semaksimal mungkin mengamankan Pilkada Garut ini," kata Kepala Polres Garut, AKBP Arif Rachman.
Saling Klaim Menang, Pendukung Dua Cabup Garut Tegang
GARUT, KOMPAS.com - Pilkada Garut putaran kedua berbuntut klaim kemenangan kedua kubu yang bertarung atas dasar hitung cepat sejumlah lembaga survei. Namun, perayaan kemenangan dari pasangan nomor urut 8 Rudi Gunawan-Helmi Budiman dianggap terlalu masif sehingga memicu ketegangan dari kubu pasangan nomor 5 Agus Hamdani-Abdusy Syakur (Akur).
Ratusan pendukung "Akur", Selasa (19/11/2013) sore berkumpul di sekretriat PPP di Jalan Pembangunan Nomor 177 Garut untuk mendengarkan statemen calon mereka. "Berdasarkan penghitungan kita, insyaallah kita menang. Saya minta saudara jangan terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang menyatakan seolah-olah mereka menang dan kita kalah," kata Abdusy Syakur, melalui pengeras suara.
Pihak Akur memprotes pemasangan spanduk dan baliho ucapan selamat yang dipasang kubu Rudi di sejumlah tempat. Hal itu dirasakan oleh kubu Akur meresahkan masyarakat dan menggiring opini publik yang merugikan pihaknya.
"Kita seharusnya menunggu sampai tanggal 26. Kalau menang, alhamdulilah. Kalau dia (Rudi-Helim, red) yang menang, alhamdulilah. Tapi mereka pasang spanduk kemenangan dimana-mana, sehingga menimbulkan kemarahan pendukung kita. Karena quick count kita juga unggul," kata Agus Hamdani, di tempat yang sama.
Ratusan pendukung Akur datang dari sejumlah kecamatan dengan menumpang puluhan kendaraan roda empat dan roda dua. Puluhan anggota Dalmas Polres Garut tampak berjaga-jaga di sejumlah titik. Banyaknya massa dan polisi membuat suasana mencekam, terutama di Jalan Pembangunan dan Jalan Patriot.
Secara kebetulan di kedua jalan tersebut terdapat kantor partai pendukung dan sekretariat tim sukses kedua kubu yang hanya berjarak beberapa meter saja. Di Jalan Pembangunan terdapat sekretariat PKS yang selama ini menjadi pusat aktivitas kubu Rudi-Helmi. Tak jauh dari sekretariat PKS, juga berdiri sekretariat PPP Garut yang merupakan salah satu pengusung kubu Akur. Sementara di Jalan Patriot, baik kubu Akur maupun kubu Rudi-Helmi mempunyai sekretariat tim sukses yang sangat berdekatan.
Hingga Selasa malam, ratusan massa Akur yang terkonsentrasi di sekretariat PPP sudah membubarkan diri, dan arus lalu lintas kembali normal. Puluhan pasukan Dalmas pun ditarik dari sejumlah lokasi.
Ratusan pendukung "Akur", Selasa (19/11/2013) sore berkumpul di sekretriat PPP di Jalan Pembangunan Nomor 177 Garut untuk mendengarkan statemen calon mereka. "Berdasarkan penghitungan kita, insyaallah kita menang. Saya minta saudara jangan terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang menyatakan seolah-olah mereka menang dan kita kalah," kata Abdusy Syakur, melalui pengeras suara.
Pihak Akur memprotes pemasangan spanduk dan baliho ucapan selamat yang dipasang kubu Rudi di sejumlah tempat. Hal itu dirasakan oleh kubu Akur meresahkan masyarakat dan menggiring opini publik yang merugikan pihaknya.
"Kita seharusnya menunggu sampai tanggal 26. Kalau menang, alhamdulilah. Kalau dia (Rudi-Helim, red) yang menang, alhamdulilah. Tapi mereka pasang spanduk kemenangan dimana-mana, sehingga menimbulkan kemarahan pendukung kita. Karena quick count kita juga unggul," kata Agus Hamdani, di tempat yang sama.
Ratusan pendukung Akur datang dari sejumlah kecamatan dengan menumpang puluhan kendaraan roda empat dan roda dua. Puluhan anggota Dalmas Polres Garut tampak berjaga-jaga di sejumlah titik. Banyaknya massa dan polisi membuat suasana mencekam, terutama di Jalan Pembangunan dan Jalan Patriot.
Secara kebetulan di kedua jalan tersebut terdapat kantor partai pendukung dan sekretariat tim sukses kedua kubu yang hanya berjarak beberapa meter saja. Di Jalan Pembangunan terdapat sekretariat PKS yang selama ini menjadi pusat aktivitas kubu Rudi-Helmi. Tak jauh dari sekretariat PKS, juga berdiri sekretariat PPP Garut yang merupakan salah satu pengusung kubu Akur. Sementara di Jalan Patriot, baik kubu Akur maupun kubu Rudi-Helmi mempunyai sekretariat tim sukses yang sangat berdekatan.
Hingga Selasa malam, ratusan massa Akur yang terkonsentrasi di sekretariat PPP sudah membubarkan diri, dan arus lalu lintas kembali normal. Puluhan pasukan Dalmas pun ditarik dari sejumlah lokasi.
Selasa (17/9), Pemenang Pilbup Garut Ditetapkan
 |
| INILAH.COM, Garut - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menjadwalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Garut 2013 digelar pada Selasa (17/9). Kegiatan tersebut sekaligus penetapan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih. |
Pihak KPU sendiri sangat berhati-hati mengeluarkan pernyataan mengenai hasil penghitungan perolehan suara dan pemenang Pilbup Garut pasca-bermunculannya protes dari sejumlah kalangan baru-baru ini. Kendati berdasarkan hitungan cepat maupun hitungan ril sementara dilakukan KPU yang terlanjut beredar maupun di sejumlah institusi lain, hampir dipastikan Pilbup Garut berlangsung dua putaran.
Dua paslon berpeluang besar masuk putaran dua, yakni pasangan Rudi Gunawan-Helmi Budiman yang diusung PBB, Gerindra dan PKS dengan pasangan Agus Hamdani-Abdusy Syakur Amin yang diusung PPP dan PKB. Pihak KPU pun telah menyiapkan sejumlah persiapan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara Pilbup Garut 2013 putaran dua yang dijadwalkan pada 17 November mendatang. Beberapa partai pengusung dan paslon yang 'kalah' pun sudah mulai mengambil ancang-acang berkoalisi.
"Insya Allah, sesuai jadwal. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemenang akan dilaksanakan Selasa (17/5) besok. Undangan ke sejumlah pihak sudah kita kirim," kata Sekretaris KPU Kabupaten Garut, Ayi Dudi Supriadi, dan Kepala Bagian Hukum, Dudung Zulkifli, Minggu (15/9).
Selain dihadiri 10 paslon peserta Pilbup Garut 2013, Rapat Pleno KPU pun rencananya dihadiri unsur Panwaslu Kabupaten Garut, PPK se-Kabupaten Garut, dan undangan lainnya.
Berkaitan dengan putaran dua Pilbup Garut, Ayi menegaskan pihak KPU siap melaksanakannya. Terlebih putaran kedua sudah diantisipasi sebelumnya, termasuk kebutuhan anggarannya.
"Untuk putaran dua, sudah dianggarkan Rp11 miliar. Kebutuhan logistik juga tidak ada persoalan. Sebab sudah satu paket dengan logistik pada putaran pertama. Tinggal addendum," ujar Ayi.
Dia menyebutkan, tidak akan ada perubahan nomor urut paslon pada putaran kedua, sekalipun yang lolos hanya dua paslon dengan suara terbanyak. Semisal, jika yang dipastikan lolos paslon nomor urut 8, dan paslon nomor urut 5 maka cetakan pada surat suara untuk pemungutan suara putaran kedua pun tetap paslon nomor 8, dan paslon nomor 5.
"Jadi, di putaran dua nanti, nomor urut pasangan tetap seperti putaran pertama," tandasnya.
Dia memastikan takkan ada perubahan Daftar Pemilih Tetap untuk Pilbup Garut putaran dua. Ayi berharap tidak terjadi sesuatu tak diharapkan menjelang penetapan pemenang Pilbup Garut hingga putaran kedua berlangsung sehingga Garut tetap aman dan kondusif.
Dua paslon berpeluang besar masuk putaran dua, yakni pasangan Rudi Gunawan-Helmi Budiman yang diusung PBB, Gerindra dan PKS dengan pasangan Agus Hamdani-Abdusy Syakur Amin yang diusung PPP dan PKB. Pihak KPU pun telah menyiapkan sejumlah persiapan, termasuk penyelenggaraan pemungutan suara Pilbup Garut 2013 putaran dua yang dijadwalkan pada 17 November mendatang. Beberapa partai pengusung dan paslon yang 'kalah' pun sudah mulai mengambil ancang-acang berkoalisi.
"Insya Allah, sesuai jadwal. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemenang akan dilaksanakan Selasa (17/5) besok. Undangan ke sejumlah pihak sudah kita kirim," kata Sekretaris KPU Kabupaten Garut, Ayi Dudi Supriadi, dan Kepala Bagian Hukum, Dudung Zulkifli, Minggu (15/9).
Selain dihadiri 10 paslon peserta Pilbup Garut 2013, Rapat Pleno KPU pun rencananya dihadiri unsur Panwaslu Kabupaten Garut, PPK se-Kabupaten Garut, dan undangan lainnya.
Berkaitan dengan putaran dua Pilbup Garut, Ayi menegaskan pihak KPU siap melaksanakannya. Terlebih putaran kedua sudah diantisipasi sebelumnya, termasuk kebutuhan anggarannya.
"Untuk putaran dua, sudah dianggarkan Rp11 miliar. Kebutuhan logistik juga tidak ada persoalan. Sebab sudah satu paket dengan logistik pada putaran pertama. Tinggal addendum," ujar Ayi.
Dia menyebutkan, tidak akan ada perubahan nomor urut paslon pada putaran kedua, sekalipun yang lolos hanya dua paslon dengan suara terbanyak. Semisal, jika yang dipastikan lolos paslon nomor urut 8, dan paslon nomor urut 5 maka cetakan pada surat suara untuk pemungutan suara putaran kedua pun tetap paslon nomor 8, dan paslon nomor 5.
"Jadi, di putaran dua nanti, nomor urut pasangan tetap seperti putaran pertama," tandasnya.
Dia memastikan takkan ada perubahan Daftar Pemilih Tetap untuk Pilbup Garut putaran dua. Ayi berharap tidak terjadi sesuatu tak diharapkan menjelang penetapan pemenang Pilbup Garut hingga putaran kedua berlangsung sehingga Garut tetap aman dan kondusif.
Dipantau Tim dari Pusat, Pilkada Garut Dinilai Istimewa
GARUT, KOMPAS.com - Pemungutan suara pemilihan Bupati Garut, Minggu (8/9/2013) dinilai istimewa, karena mendapat "perlakuan" khusus dari pemerintah pusat.
Perlakuan khusus itu adalah hadirnya tim dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan KPU Pusat untuk memantau pemilihan orang nomor satu di Garut itu.
"Pemungutan suara dipantau langsung tim dari Depkumham. Selain itu dijadwalkan besok juga ada (pemantau) dari Pemprov Jabar, KPU Jabar dan KPU Pusat," kata Ketua KPUD Garut Aja Rowikarim, Sabtu (7/9/2013) malam.
Hal yang menarik dari Pemilukada Garut, lanjut Aja, salah satunya adalah jumlah calon yang jauh di atas rata-rata pilkada kabupaten/kota di Indonesia.
"Saya akui kompleksitas (masalah) yang kami hadapi di sini karena semangat orang yang mencalonkan melebihi normal. Ada 10 pasang calon ditetapkan dari 27 pasang bakal calon yang mendaftar," ujarnya.
Sementara itu, sepekan lalu ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional (KONSTAN) Imam Hermanto mengatakan, tradisi suksesi kepemimpinan Garut yang dijatuhkan di tengah jalan diakui sebagai aib dan harus dihentikan.
"Sangat memalukan, kita dalam sepuluh tahun mengalami pergantian bupati sampai empat kali. Ada yang tersangkut korupsi, satu (bupati) lagi karena moralitasnya dipertanyakan. Untuk itu kita harus memilih calon yang benar," kata Imam yang juga tokoh masyarakat Garut ini.
Seperti telah diberitakan, pemilukada Garut yang akan digelar Minggu (8/9/2013) diikuti 10 pasang calon. Empat pasangan datang dari jalur independen, dan dua calon wakil Bupati datang dari kalangan artis, yakni Dedy Dores dan Aan Kusmaradian.
Perlakuan khusus itu adalah hadirnya tim dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan KPU Pusat untuk memantau pemilihan orang nomor satu di Garut itu.
"Pemungutan suara dipantau langsung tim dari Depkumham. Selain itu dijadwalkan besok juga ada (pemantau) dari Pemprov Jabar, KPU Jabar dan KPU Pusat," kata Ketua KPUD Garut Aja Rowikarim, Sabtu (7/9/2013) malam.
Hal yang menarik dari Pemilukada Garut, lanjut Aja, salah satunya adalah jumlah calon yang jauh di atas rata-rata pilkada kabupaten/kota di Indonesia.
"Saya akui kompleksitas (masalah) yang kami hadapi di sini karena semangat orang yang mencalonkan melebihi normal. Ada 10 pasang calon ditetapkan dari 27 pasang bakal calon yang mendaftar," ujarnya.
Sementara itu, sepekan lalu ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional (KONSTAN) Imam Hermanto mengatakan, tradisi suksesi kepemimpinan Garut yang dijatuhkan di tengah jalan diakui sebagai aib dan harus dihentikan.
"Sangat memalukan, kita dalam sepuluh tahun mengalami pergantian bupati sampai empat kali. Ada yang tersangkut korupsi, satu (bupati) lagi karena moralitasnya dipertanyakan. Untuk itu kita harus memilih calon yang benar," kata Imam yang juga tokoh masyarakat Garut ini.
Seperti telah diberitakan, pemilukada Garut yang akan digelar Minggu (8/9/2013) diikuti 10 pasang calon. Empat pasangan datang dari jalur independen, dan dua calon wakil Bupati datang dari kalangan artis, yakni Dedy Dores dan Aan Kusmaradian.
G2W: Hati-hati ada massa bayaran
Sindonews.com - Sekjen Garut Governance Watch (G2W) Agus Rustandi mengingatkan akan kemungkinan adanya massa bayaran dalam kampanye para calon Bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup) Garut.
Menurutnya, kehadiran massa bayaran sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam agenda kampanye.
"Keberadaan massa bayaran sudah tidak aneh dalam setiap pilkada. Termasuk di Garut, kemungkinan adanya massa bayaran pasti terjadi," kata Agus, Jumat (23/8/2013).
Menurut Agus, dugaan adanya massa bayaran dapat terjadi mengingat para bakal calon bupati (Bacabup) Garut, banyak yang menggunakan KTP ganda di proses verifikasi KPUD beberapa waktu lalu. Saat itu, kata dia, banyak warga di beberapa pelosok daerah yang mengaku KTP dan namanya dicatut oleh pasangan calon.
"Kalau memobilisasi KTP bisa, masa iya memobilisasi orang agar turun ke jalan tidak bisa. Pasti semua bisa dilakukan asal ada uang. Saya rasa, tidak mungkin ada di zaman seperti sekarang ini, masyarakat secara sukarela turun ke jalan mendukung tanpa uang. Kalau bukan karena uang, pasti karena kedekatan atau kepentingan," bebernya.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut sendiri setidaknya dijadwalkan memasuki kampanye terbuka pada Sabtu 24 Agustus hingga 3 September 2013 mendatang. Agenda debat publik pun rencananya akan digelar pada 4 September 2013, atau empat hari sebelum pemungutan suara di 8 September 2013 berlangsung.
Politik uang & bahan bangunan warnai Pilkada Garut?
Sindonews.com - Praktek money politic atau politik uang rupanya terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2013. Tidak hanya uang, praktek untuk menarik simpati masyarakat pun terjadi dalam bentuk bahan bangunan.
Sekjen Garut Governance Watch (G2W) Agus Rustandi mengungkapkan, kedua praktek tersebut terjadi di beberapa daerah Garut Utara dan Garut Selatan. Membagi-bagikan uang, kata dia, sangat dominan terjadi di dua wilayah tersebut.
"Uang yang diberikan ke masyarakat tidak seberapa, hanya Rp25 ribu," kata Agus di Garut, Jumat (23/8/2013).
Di kawasan Garut Utara, sambung Agus, praktek seperti ini setidaknya terjadi di Kecamatan Malangbong. Sedangkan di Garut Selatan, money politik dilaporkan terjadi di Kecamatan Pameungpeuk.
"Pasangan calon, atau timsesnya (Tim Sukses) mendatangi masyarakat atau komunitas tertentu dalam rangka silaturahmi," ujarnya.
Sedangkan praktek menarik simpati dengan membagi-bagikan bahan bangunan, beber dia, terjadi di Kecamatan Malangbong.
Bahan bangunan tersebut diberikan pasangan calon untuk membangun fasilitas umum seperti jalan desa, sarana wudu di mesjid, dan lain sebagainya.
"Parahnya lagi, semua praktek ini sebenarnya telah dilakukan sejak nomor urut pasangan calon ditetapkan pada 25 Juli 2013 lalu. Padahal, kampanye baru saja diperbolehkan sekarang," ungkapnya.
Agus menjelaskan, seluruh praktek tersebut didapat berkat informasi dan laporan masyarakat ke lembaganya. Menurut Agus, seluruh pasangan calon terlibat dalam semua praktek itu.
Bacakan visi misi, para cabup Garut prioritaskan pembangunan
Sindonews.com - Pembacaan visi misi ke-10 pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Garut berlangsung 200 menit. Estimasi waktu ini berdasarkan jatah waktu yang diberikan DPRD Kabupaten Garut selama 20 menit kepada masing-masing pasangan calon dalam penyampaian visi dan misinya.
Para cabup dan cawabup, menyampaikan langsung visi misinya kepada para anggota DPRD dan tamu undangan. Acara sendiri sebelumnya telah dimulai sekira pukul 10.30 WIB lalu.
Visi misi para Cabup dan Cawabup Garut ini memiliki kesamaan. Adapun kesamaan visi misi ke-10 pasangan ini adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur Kabupaten Garut hingga wilayah pelosok, memanfaatkan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, mengalokasikan dana bantuan untuk desa, mengefektifkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga efisiensi pendayagunaan aparatur daerah.
Tidak sedikit, para pasangan cabup ini juga menjanjikan akan bekerja keras untuk kemajuan masyarakat Garut bila mereka terpilih. Pengalaman buruk mengenai kekurangharmonisan antara bupati dan wakil bupati seperti yang pernah terjadi pada pasangan Aceng HM Fikri dan Diky Chandra sebelumnya, juga disinggung dalam penyampaian visi misi mereka.
Setelah acara selesai, rencananya tim sukses para pasangan calon akan memasang sejumlah alat peraga seperti baliho, spanduk, poster, dan lainnya di beberapa titik. Meski demikian, para pasangan ini masih dilarang untuk melakukan kampanye langsung kepada masyarakat.
Dari informasi yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut, kampanye kepada masyarakat secara langsung dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 23 Agustus 2013 hingga Selasa 3 September 2013 mendatang. Pada Rabu 4 September 2013 keesokan harinya, para pasangan cabup ini akan mengikuti prosesi selanjutnya, yaitu debat publik, sebelum memasuki masa tenang pada tanggal 5, 6 dan 7 September 2013.
Baliho Cabup-Cawabup Garut langgar aturan
Sindonews.com - Sejumlah baliho beserta alat peraga para Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Garut yang terpasang pada beberapa wilayah dinilai melanggar aturan.
Divisi Teknis dan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Garut, Abdal, mengatakan, baliho para calon ini juga dianggap telah mengesampingkan estetika tata kota.
“Kami mengimbau agar setiap tim sukses para pasangan calon dan instansi terkait untuk menertibkan alat peraga seperti baliho, spanduk, dan poster yang terpasang. Selain karena saat ini belum memasuki masa kampanye, keberadaan sejumlah benda ini di beberapa tempat juga terkesan semrawut,” kata Abdal di KPUD Kabupaten Garut, Selasa (20/8/2013).
Baliho beserta sejumlah alat peraga ini, kata dia, baru bisa dipasang setelah masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya dalam rapat pleno paripurna terbuka di DPRD pada 22 Agustus 2013.
Menurutnya, penyampaian visi dan misi di gedung dewan ini merupakan tanda dari dimulainya masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut.
“Keadaan yang sekarang jelas bertentangan dengan Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 yang kemudian direvisi oleh Peraturan KPU No 14 Tahun 2010 tentang kampanye. Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa, ada jarak antara satu baliho pasangan calon dengan baliho pasangan lainnya. Sementara yang dapat kita lihat, berdempetan satu sama lain. Misalnya seperti di kawasan Bundaran Simpang Lima Garut dan Simpang Tarogong,” paparnya.
Ini dia black campaign Cabup Pilkada Garut
Sindonews.com - Suhu politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut mulai memanas. Masing-masing pasangan calon, mulai melakukan manuver satu dengan yang lain.
"Biasanya, black campaign yang terjadi di Garut berupa pencemaran nama baik pasangan calon," ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Saepulloh, kepada wartawan, Senin (19/8/2013).
Untuk itu, dia mengimbau, kepada masyarakat yang menemukan black campaign untuk segera melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten Garut. Panwaslu, akan memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan black campaign tersebut.
"Salah satunya adalah pihak kepolisian. Kami akan serahkan rekomendasi ke polisi, bila temuan black campaign yang dilaporkan telah memenuhi unsur," terangnya.
Dia melanjutkan, hal itu sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU No.34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu, katanya, mengatur soal pidana pemilu.
"Laporan yang ditindaklanjuti harus yang sudah memenuhi syarat, seperti si pelapor adalah orang yang menemukan black campaign, kejelasan identitas pelapor, laporan berupa hal yang dialami pelapor langsung yang disertai kronologis, adanya bukti, dan pihak terlapor mesti perorangan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Pilkada Garut diikuti oleh 10 pasang calon. Pasangan nomor urut 1 (satu) adalah Dedi Suryadi-Deddy Supriyadi (Deddy Dores). Nomor dua adalah pasangan independen Yamin Supriatna-Dadan Ramdani. Ketiga, pasangan independen Sirojulmunir-Iwan Suwarsa.
Ke empat, pasangan Memo Hermawan-Ade Ginanjar yang diusung PDIP dan Golkar. Ke lima Agus Hamdani-Abdusy Syakur yang diusung PPP dan PKB. Ke enam pasangan Nadiman-Holil Aksan Umarzen, diusung 20 partai nonparlemen.
Ke tujuh, pasangan Saeful Anwar-Serli Besi yang diusung PAN dan Hanura. Ke delapan, pasangan Rudy Gunawan-Helmi Budiman, diusung Gerindra, PKS, dan PBB. Ke sembilan, pasangan Ahmad Bajuri-An An Kusmardian (Ananda George), diusung Partai Demokrat. Terakhir, pasangan independen Dede Kusdinar-Endang Suryana.
Pilkada Garut terbagi 5 dapil
Sindonews.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut dibagi ke dalam lima daerah pemilihan (Dapil).
Divisi Teknis dan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Garut Abdal mengatakan, lima Dapil Pilkada Garut 2013 masih sama dengan lima Dapil Pemilihan Legislatif (Pileg) Garut 2014.
“Isi dapilnya sama dengan Pileg 2014,” kata Abdal di DPRD Kabupaten Garut, Kamis (22/8/2013).
Dapil satu meliputi delapan kecamatan, yakni Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, Wanaraja, Pangatikan, Cilawu, Sucinaraja, Sukawening, dan Karangtengah.
Dapil dua meliputi sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Bayongbong, Cigedug, Cisurupan, Sukaresmi, Cikajang, Banjarwangi, Singajaya, Cihurip, dan Peundeuy.
Dapil tiga meliputi 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Cikelet, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Pamulihan, Cisewu, Caringin, dan Talegong. Dapil 4 meliputi 9 kecamatan, yakni Kecamatan Leles, Kadungora, Leuwigoong, Cibatu, Kersamanah, Malangbong, Balubur Limbangan, Selaawi, dan Cibiuk.
“Terakhir, dapil lima meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Samarang, dan Pasirwangi,” sebutnya.
Dijelaskan Abdal, untuk pelaksanaan kampanye, pihaknya telah mengimbau agar para tim sukses ke-10 pasangan calon melapor ke aparat kepolisian. Berdasarkan persetujuan polisi, barulah para pasangan calon mengetahui di mana saja mereka diperkenankan melakukan kampanye.
“Sebab ini menyangkut soal pengamanan. Jadi ketika nanti kampanye, sudah ada izin dan pengamanan dari aparat kepolisian sudah disiapkan,” ujarnya, Rabu (22/8/2013).
Terkait pelaksanaan kampanye terbuka atau konvoi kendaraan, Abdal menjelaskan telah ada perubahan. Tadinya, kata dia, kampanye terbuka akan dilakukan pada Jumat 23 Agustus 2013.
“Namun berdasarkan kesepakatan seluruh pasangan calon, kampanye terbuka baru dilakukan pada Sabtu 24 Agustus 2013. Jadi, pada Jumat 23 Agustus 2013 para calon mengadakan kampanye yang bersifat pertemuan terbatas,” ungkapnya.
