Harga Batu Hijau Garut Semakin Mahal Capai Ratusan Juta

Tak ada yang menyangka batu akik yang berasal dari bongkahan batu kotor ini bisa menjadi batu mulia yang harganya mencapai ratusan juta.

Bongkahan batu-batu besar hasil tambang batu dari Garut, Jawa Barat di Gunung Bungbulang, ternyata punya nilai lebih, setelah melalui berbagai proses pembentukan dan pemolesan.

Sekilas, bongkahan batu ini memang tak menarik. Namun, setelah dilakukan proses pembersihan, pemotongan, pembentukanhingga proses pemolesan, bongkahan batu tersebut berubah menjadi cantik dan bernilai jual tinggi.

Proses pembuatan batu cincin itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Tahap pertama proses pembuatan, pada umumnya adalah pemotongan dan pembentukan diameter batu yang diinginkan.

Menggunakan pisau batu diamond wheel yang diputar dengan dinamo, para perajin batu bisa cepat membuat bentuk batu sesuai yang diinginkan. Pembuat harus hati-hati, karena pisau batu bisa saja memutuskan jari tangan, apabila pergelangan tangan terpeleset saat menproses batu.

Usai proses pemotongan dan pencetakan, perajin kemudian pindah ke mesin rakitan yang dilengkapi 5 diamond wheel khusus. Dari tahap penggosokan ini kemudian dilanjutkan dengan proses finishing yang dilakukan dengan cara manual. Para pembuat bisa menciptakan batu yang mengkilap dengan bentuk dan beragam.

Batu akik Garut yang memiliki harga hingga Rp200 juta itu, biasanya berwarna hijau asal Gunung Bungbulang. Para konsumen luar kota maupun luar negeri sangat memyukai batu ini.

Kini batu hijau Garut sudah mulai dipalsukan. Namun, para penggemar batu kini sudah mulai cerdas, mereka tahu bagaimana cara membedakan baru Garut asli dengan yang palsu.

Selain batu hijau, batu asal Garut ternyata banyak ragam jenisnya, seperti batu panca warna yang memiliki lima warna yang indah, batu hijau lumut yang tampak seperti lumut di dalam batu dan batu jenis batu lainnya.

Batu Garut dengan warna hijau khas yang tidak ada duanya ini juga dapat memancarkan cahaya terang, apabila disorot cahaya dari bawah cincinnya. Serat batu hijau yang tampak di dalam terlihat indah seolah awan yang terjebak di dalam batu.

Miniatur Domba Garut Jadi Primadona di Pameran Ketahanan Pangan

Kota, Miniatur Domba Garut di pameran Ketahanan Pangan di Islamic Centre menjadi unggulan. Syamsu Rizal (Jay) mengakui bahwa miniatur Domba Garut sangat diminati, terlebih dengan bentuknya yang unik.

“Ini materialnya dari limbah kertas. Produksinya dikerjakan 15 orang di Saung Domba Garut (Saudagar). Harganya berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp3 juta tergantung besarnya,” jelas Syamsu, Selasa (2/12/2014).

Saat ini omset Syamsu dari penjualan miniatur itu mencapai Rp5 juta per bulan. Pasarnya tidak hanya di Jabar, tapi Kalimantan, Bali, Surabaya hingga Negara Maroko.

Dihimpit Pasar dan Pusat Perbelanjaan, Pasar Cimurah Sepi

GARUT, Pasar Cimurah di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut sejak dua tahun silam jalan di tempat.

Secara geografis, letah Pasar Cimurah dihimpit Pasar Wanaraja dan pusat perbelanjaan di pusat kota. Alhasil, dari 350 kios yang ada, hanya sekitar 50 pedagang yang masih bertahan.

Tokoh Masyarakat setempat Deden Sofyan mengatakan bahwa untuk bisa berkembang, Pasar Cimurah masih memerlukan waktu.

“Saya pikir pembangunan Pasar Cimurah ini hasil dari  kesalahan analisa proyek. Mungkin bisa berkembang jika ada bantuan dari Pemkab dan partisipasi warga setempat,” tuturnya, Jumat (28/11/2014).

Sementara itu, Neneng (45) pedagang kelontongan di pasar tersebut mengakui bahwa kendati belum sesuai harapan, tapi setiap hari pembeli ada saja.

“Kayaknya memang harus sabar dulu,” tuturnya.

Gas 3 KG Mahal dan Langka, Warga Garut “Menjerit”

GARUT, Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, kebutuhan pokok dan biaya hidup pun meningkat.

Selain mengeluhkan naiknya kebutuhan pokok, sebagian ibu rumah tangga di Kabupaten Garut pun menjerit dengan meroketnya harga elpiji 3kg.

Iis Suartimah (45) warga Kampung Warung Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening mengaku keberatan dengan naiknya harga elpiji.

“Biasanya harga elpiji 3 kg hanya Rp17.500, kini menjadi Rp18.500,” kata Iis, Kamis (27/11/2014).

Aay (40) di Desa Kesamanah mengaku bahwa harga elpiji di lingkungannya mencapai Rp20 ribu.

“Sudah harganya mahal, sulit pula,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Lagam Yudi Setia Kurniawan mengindikasikan ada ‘permainan’ di SPBE, agen hingga pangkalan elpiji. Terlebih dengan alasan kenaikan BBM. Hasilnya, elpiji 3 kg susah didapat dan menyulitkan masyarakat.

“Kami curiga ada permainan antara pihak pengusaha dengan birokrat. Dari ‘bisnis terselubung’ tersebut tentu saja mengorbankan masyarakat golongan ekonomi mengenah ke bawah,” tegasnya.

Pihaknya pun meminta aparat penegak hukum dan Pemda untuk mengawasi pendistribusian elpiji bersubsidi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut Eko Julianto mengklaim bahwa pendistribusian elpiji 3 kg lancar dan aman.

“ Kami telah memantau pendistribusiannya aman dan terkendali. Terkait adanya kenaikan dalam skala kecil itu wajar. Mungkin saja untuk mengganti biaya angkut,” kilah Eko.

Tarif PDAM Naik 40 Persen

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut memutuskan untuk menaikan tarif dasar air pada awal tahun ini. Kenaikan tarifnya mencapai 40 persen.

Direktur PDAM Tirta Intan Garut, Doni Suryadi, mengatakan terjadinya kenaikan tarif air di Kabupaten Garut ini sebagai langkah penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar, tarif dasar listrik, dan pembengkakan anggaran operasional.

Menurut Doni, penyesuaian tarif tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 869 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013.

Untuk kelompok 1 (sosial umum), pemakaian antara 0 hingga 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 1.400 dari sebelumnya Rp 1.000. Pemakaian antara 31 hingga 100 meter kubik dikenakan tarif Rp 1.680, dari harga sebelumnya Rp 1.200. Sedangkan, pemakaian di atas 100 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.184, dari sebelumnya Rp 1.560.

Untuk kelompok sosial khusus, pemakaian antara 1 hingga 10 meter kubik dikenakan tarif Rp 1.680, dari sebelumnya Rp 1.350. Pemakaian antara 11 hingga 20 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.184, dari sebelumnya Rp 1.750. Pemakaian antara 21 sampai 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.940, dari sebelumnya Rp 2.300, sedangkan pemakaian di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 3.710, dari sebelumnya Rp 3000.

Untuk kelompok 2 atau nonniaga yang terdiri atas rumah tangga, pemakaian antara 1 hingga 10 meter kubik diberlakukan tarif sebesar Rp 1.890, dari sebelumnya Rp 1.350, pemakaian antara 11 sampai 20 meter kubik diterapkan tarif Rp 2.450, dari sebelumnya Rp 1.750, pemakaian 21 sampai 30 meter kubik tarifnya naik menjadi Rp 3.220, dari sebelumnya Rp 2.300, dan pemakaian di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 4.200.

Untuk kelompok niaga, pemakaian antara 1 hingga 10 meter kubik dikenakan tarif Rp 4.340, pemakaian antara 11 sampai 20 meter kubik dikenakan tarif Rp 5.600, pemakaian antara 21 sampai 30 meter kubik dikenakan tarif 7.280, dan pemakaian di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 9.380.

Untuk kalangan Industri, pemakaian antara 1 sampai 10 meter kubik dikenakan tarif sebesar Rp 8.400, sebelumnya Rp 6.000, pemakaian antara 11 sampai 20 meter kubik dikenakan tarif Rp 10.500, dari sebelumnya Rp 7.500, pemakaian 21 sampai 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 13.650, sebelumnya Rp 9.750, dan pemakaian di atas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 17.780 yang sebelumnya Rp 10.100.

"Kenaikan tarif dasar air minum sebesar 40 persen. Dalam satu bulannya, setiap pelanggan dikenakan kenaikan tagihan sebesar Rp 600 per kubiknya. Penyesuaian tarif itu merupakan upaya terakhir. Sebelumnya, PDAM Tirta Intan Garut sudah berupaya semaksimal mungkin mengoreksi anggaran dan melakukan penghematan serta pemangkasan pos anggaran," ucapnya.

Doni mengatakan tarif dasar air minum di Kabupaten Garut merupakan yang termurah jika dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat. Hal ini disebabkan sudah lima tahun terakhir ini PDAM tidak melakukan penyesuaian tarif baru sehingga tarif yang digunakan masih tarif tahun 2008. (*)

Anggarkan Rp 1 Miliar untuk Perbaikan Irigasi Baranangsiang-Cipancar

Dua saluran irigasi di Kabupaten Garut diprioritaskan untuk diperbaiki pada 2014. Normalisasi dua saluran irigasi yang menghabiskan dana lebih dari Rp 1 miliar ini bertujuan membantu ribuan petani yang selama ini kesulitan mendapat air di area pertaniannya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut, Uu Saepudin, mengatakan dua saluran irigasi tersebut adalah Saluran Irigasi Baranangsiang yang melintasi Kecamatan Cigedug dan Bayongbong serta Saluran Irigasi Cipancar II di Kecamatan Leuwigoong.

"Sejak tahun 2010, Saluran Irigasi Baranangsiang mendapat masalah sedimentasi yang parah. Tahun lalu, sedimentasi menumpuk bahkan terbendung akibat longsor," kata Uu di Kantor SDAP Kabupaten Garut, Kamis (9/1).

Anggaran sebesar Rp 1 miliar, katanya, akan digunakan untuk mengeruk sedimentasi pada saluran irigasi sepanjang 10 kilometer. Dengan demikian, katanya, 882 hektare lahan pertanian di 11 desa di Cigedug dan Bayongbong akan terairi maksimal.

"Awalnya setelah longsor, diperbaiki sementara bersama warga. 30 meter tebing longsor itu ditata supaya tidak longsor susulan. Namun tahun ini, saluran irigasinya akan dikeruk seluruhnya," katanya.

Tahun 2014, katanya Saluran Irigasi Cipancar II di Kecamatan Leuwigoong akan diperbaiki secara permanen. Sebelumnya pada Desember 2013, katanya, 20 meter dinding saluran irigasi ini ambrol dan mengancam rel kereta api di sebelahnya.

Setelah ambrol, saluran irigasi tersebut diperbaiki menggunakan bambu dan karung berisi tanah, untuk penanganan sementara. Pada 2014, saluran irigasi ini akan diperbaiki secara permanen dengan anggaran Rp 150 juta.

Uu mengatakan selain dua saluran irigasi teknis ini, terdapat ratusan saluran irigasi desa yang terkena bencana longsor dan banjir, tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Tahun lalu, normalisasi dilakukan pada Saluran Irigasi Cimanuk, Cimaragas, dan Ciojar. 

Garut Bangun 120 Lumbung Padi Tahun Depan

GARUT, TRIBUN - Sebanyak 446 desa di Kabupaten Garut ditargetkan memiliki sebuah lumbung padi di masing-masing wilayahnya pada 2015. Kabupaten Garut sempat mengalami ancaman kerawanan pangan pada musim panceklik dan bencana walaupun sebagai daerah penghasil padi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Kuswendi, mengatakan Kabupaten Garut selalu mengalami surplus pada produksi beras sebanyak 300 ton per tahun. Namun, saat panen raya, Kabupaten Garut kesulitan menyimpan beras.

"Saat panen, berasnya malah tidak ada karena semua dijual ke bandar beras dan disalurkan ke luar daerah. Dengan adanya lumbung, para petani bisa menyimpan berasnya dan bisa digunakan saat musim paceklik," kata Kuswendi, Sabtu (21/12).

Di Kabupaten Garut terdapat 215 lumbung padi. Tahun 2013, telah dibangun 80 lumbung padi baru. Selanjutnya pada 2014, akan dibangun 120 lumbung padi baru berkapasitas 20 ton. Dengan demikian, Kabupaten Garut akan memiliki 446 lumbung padi pada 2015.

Beberapa waktu lalu, tuturnya, warga Kecamatan Cibalong sempat mengalami kerawanan pangan selama tiga hari. Hal ini disebabkan jembatan penghubung di desanya ambruk. Jika setiap desa memiliki lumbung, hal tersebut tidak akan terjadi. Kerawanan pangan pun sempat mengancam sejumlah desa di bagian utara akibat kemarau panjang.

"Dengan lumbung padi, penanganan kerawanan pangan bisa ditangani dalam hitungan menit, bukan hari. Petani pun dapat memperoleh laba jika menyimpan padi di lumbung karena dikelola seperti koperasi," katanya.

Anggaran untuk membangun lumbung padi, ucapnya, didapat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibantu dana dari APBN dan APBD Kabupaten Garut. Tahun 2014, katanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menganggarkan untuk pembangunan 70 lumbung, dibantu dana untuk membangun 25 lumbung dari APBN dan 25 lumbung dibiayai APBD Kabupaten Garut.

 

 

Stop Penambangan Ilegal!

DPRD Desak Pemkab Garut Segera Bertindak.

TARKI, (KP).-Aksi penambangan liar, terutama galian C di wilayah Kabupaten Garut saat ini sudah terbilang marak dan mengkhawatirkan. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut pun bereaksi dengan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut agar segera menertibkannya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Ade Kaca Suryana mengaku sangat prihatin dengan maraknya penambangan galian C ilegal di sejumlah daerah di Garut saat ini.
Menurutnya, hal itu tidak bisa terus dibiarkan karena selain melanggar aturan, juga dampaknya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Lebih jauh lagi, dampaknya juga bisa membahaykan keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan galian C ilegal tersebut," ujar Ade, Jumat (22/11/2013).
Dengan pertimbangan tersebut, Ade mendesak agar Pem­kab Garut segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah lebih maraknya aksi galian liar serta kerusakan lingkungan yang terjadi. Pemkab harus berani ber­tindak tegas dengan cara menertibkan semua ativitas galain C liar tanpa pandang bulu.
Ia menuturkan, Kabupaten Garut memiliki potensi pertambangan yang tersebar dari mulai wilayah selatan sampai utara Garut, seperti kawasan pertambangan di Kecamatan Bungbulang, Gunung Guntur, dan Kecamatan Leles.
“Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan alam di Garut, termasuk potensi pertambangan ini dengan baik, sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Garut,” katanya.
Ade menilai, keberadaan galian C di Garut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, juga pemerintah jika dikelola secara benar. Oleh karena itu, dia memandang perlu adanya ketegasan dari pemerintah supaya potensi tersebut tidak tersia-siakan dan bahkan justeru menjadi sebuah ancaman bagi masya­rakat.
Diakuinya, Komisi B DPRD Garut sudah memintai penjelasan dari Dinas Sumber Daya Alam dan Pertambangan (SDAP) terkait pengelolaan dan izin pertambangan.
Berdasarkan penjelasan di­nas tersebut, Pemkab Garut su­dah tidak mengeluarkan izin pertambangan lagi. Dengan demikian, kata dia, jika di lapangan masih marak aktivitas penambangan, itu patut diduga ilegal.
"Oleh karena itu DPRD Garut mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan penertiban kegiatan eksploitasi galian C yang dinyatakan ilegal tersebut," katanya.
Lebih jauh diungkapkannya, jika kekayaan alam terus ditambang secara ilegal tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat, kemudian masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah.

Jeruk Garut Nyaris Punah

SEJAK tahun ‘50-an, Kab. Garut dikenal sebagai sentra produksi jeruk atau lebih khas lagi sebagai produsen jeruk. Varietas yang dihasilkannya populer dengan sebutan jeruk garut dan jenis buah yang satu ini sudah tersohor hingga ke mancanegara.

Jeruk keprok garut memiliki berbagai keunggulan. Seperti aromanya yang khas, rasanya manis bercampur asam, warna kulit hijau kekuningan, serta daging buahnya mudah lepas dari kulit ari. Selain dikonsumsi sebagai buah, jeruk garut juga bisa digunakan sebagai obat penurun panas dan obat batuk.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kab. Garut, Ir. H. Tatang Hidayat melalui Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura, Ir. Beni Yoga Gunasantika menyebutkan, produktivitas jeruk garut saat ini rata-rata mencapai 40 - 50 kilogram per pohon dalam satu musim panen. Varietas ini juga cukup toleran terhadap hama dan penyakit.

"Panen raya jeruk garut dilakukan antara bulan Mei hingga Juli. De­ngan berbagai keunggulannya, jeruk keprok garut memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga permintaan pasar cukup besar," kata Beni, Jumat (22/11).

Populasi tanaman jeruk di Kab. Garut tersebar di 14 kecama­tan. Antara lain Kecamatan Pasirwa­ngi, Cisurupan, Samarang, Wanaraja, Bayongbong, Cikajang, Cigedug, Karangpawitan, Banyuresmi, Cila­wu, Sucinaraja, Pangatikan, Sukaresmi, dan Kecamatan Sukawening.

Lebih jauh Beni mengatakan, jeruk yang banyak dibudidayakan di Kab. Garut adalah jenis keprok. Ter­diri atas keprok garut (Citrus nobilis var chrysocarpa), keprok siem (Citrus nobilis var microcarpa), keprok konde (Citrus nobilis var unshiu), dan keprok licin (Citrus nobilis var reticulate).

"Selain jenis keprok, petani di Kab. Garut juga ada yang membudidaya­kan jenis jeruk manis (Citrus aurantium var sinensis), jenis jeruk yang kulitnya sukar dikupas. Namun, jumlahnya sangat kecil," katanya.

Tapi memasuki tahun 1982 populasi jeruk keprok garut mengalami penurunan. Penyebabnya tak lain serangan hama yang salah satunya teridentifikasi disebabkan virus citrus vein phloem degeneration (CVPD). Dampaknya, para petani menderita kerugian yang cukup besar.

Gunung Galunggung meletus

Keadaan semakin parah dengan meletusnya Gunung Galunggung di Kab. Tasikmalaya. Siraman abu vulkanik membuat tanaman jeruk semakin menyusut hingga popula­sinya nyaris punah. Saat itu, para pe­tani jeruk di Kab. Garut terpuruk dan mengalami kebangkrutan.

Sebagai gambaran, hingga akhir tahun 1987 pascaserangan hama dan abu vulkanik, populasi jeruk garut masih tercatat sekitar 1,3 juta pohon, tersebar di lahan sekitar 2.600 hektare. Produksi yang dihasilkan 26 ribu ton per tahun dengan keuntungan Rp 13 miliar.

Akibat serangan virus CVPD yang hanya terjadi sekitar lima tahun itu, populasi jeruk garut turun drastis. Hingga akhir 1992, jumlahnya tersisa 32 ribu pohon dengan hasil produksi 520 ton per tahun atau senilai Rp 520 juta. Ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Garut.

Hingga akhir 2007, populasi jeruk di Kab. Garut berjumlah 518.237 pohon. Terdiri atas jeruk keprok ga­rut seba­nyak 258.010 pohon dan jeruk siem serta jenis lainnya sekitar 260.227 pohon. Sedang­kan produksi jeruk tercatat 665.670 kilogram per tahun dengan produktivitas 15,05 kilogram per pohon untuk jeruk keprok garut.

Ini UMK 26 kabupaten/kota di Jabar 2014

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan resmi menetapkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2014. Sebanyak 26 kabupaten/kota mengalami kenaikan bervariatif.

Penetapan dilakukan di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gedung Sate, Kamis (21/11) malam.

Adapun Nilai UMK tertinggi yakni Kabupaten Karawang dengan Rp 2.447.450,- sedangkan terendah Kabupaten Majalengka dengan Rp 1.000.000,- .

"Sudah ditandatangani, pada saat ini UMK Karawang yang paling tinggi dan terendah ada di Kabupaten Majalengka," kata pria yang akrab disapa Aher, Kamis (21/11).

Kenaikan UMK tahun ini menurut dia ada 20 kabupaten/kota yang sudah di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dia menambahkan, penetapan tersebut sudah berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

Perihal UMK di Bandung Raya yang cukup alot menurut dia, itu sudah diputuskan. "Ini sudah dirubah sama saya pertama kali, sejarah kayanya, rata-rata Bandung Raya naik sekitar Rp 75 ribu (dari rekomendasi)," terangnya.

Berikut daftar lengkap UMK 2013 dari 26 Kabupaten/Kota di Jabar :

1. Kota Bandung Rp 2.000.000
2. Kota Cimahi Rp 1.735.473
3. Kab. Bandung Rp 1.735.473
4. Kab. Bandung Barat Rp 1.738.476
5. Kab. Sumedang Rp 1.735.473
6. Kab. Subang. Rp 1.577.959
7. Kab. Purwakarta. Rp 2.100.000
8. Kab. Karawang. Rp 2.447.450
9. Kab. Bekasi. Rp 2.447.445
10. Kota Bekasi. Rp 2.441.954
11. Kota Depok. Rp 2.397.000
12. Kab. Bogor. Rp 2.242.240
13. Kota Bogor. Rp 2.352.350
14. Kab. Sukabumi. Rp 1.565.922
15. Kota Sukabumi. Rp 1.350.000
16. Kab. Cianjur. Rp 1.500.000
17. Kab. Garut. Rp 1.085.000
18. Kab. Tasikmalaya Rp 1.279.329
19. Kota Tasikmalaya Rp 1.237.000
20. Kab. Ciamis. Rp 1.040.928
21. Kota Banjar. Rp 1.025.000
22. Kab. Majalengka. Rp 1.000.000
23. Kab. Cirebon. Rp 1.212.750
24. Kota Cirebon Rp 1.226.500
25. Kab. Kuningan. Rp 1.002.000
26. Kab. Indramayu. Rp 1.276.320

UMK yang ditetapkan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2014.

Aneh, Izin Tambang di Garut Bisa Belakangan

INILAH.COM, Garut - Kendati mendapatkan protes masyarakat dan perizinan belum terbit, kegiatan pertambangan galian C di kawasan Tutugan Leles tetap berjalan.

Ada tiga perusahaan yang kini melakukan penggalian material pasir dan batuan di tiga titik berbeda di kawasan kaki Gunung Guntur. Dari tiga perusahaan tersebut, baru satu yang sudah mengantongi izin penambangan. Itu pun baru-baru ini. Padahal aktivitas pertambangan ketiganya sudah berlangsung cukup lama.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Uu Saepudin menegaskan, zona pertambangan di kawasan kaki Gunung Guntur memang diarahkan ke utara, termasuk kawasan Tutugan Leles. Namun dia mengaku, dari tiga perusahaan yang mengajukan izin pertambangan, baru satu yang disetujui dan memeroleh izin.

Menurut Uu, masing-masing perusahaan mengajukan izin tambang di atas lahan seluas 25 hektare, 50 hektare, dan 100 hektare. "Dua perusahaan memang masih dalam proses. Tapi yang satu sudah turun izinnya, kemarin (Rabu, 16/10/2013)," katanya, Jum'at (18/10/2013).

Uu membantah pihaknya tak tegas mengatur perusahaan tambang tersebut. "Kita sudah melakukan peringatan. Lagi pula perizinannya sedang diproses. Masih ada kekurangan lebih ke administrasinya. Pertambangan batu di sana kan di kelola warga sekitar, warga Leles," kilahnya.

Mengenai rumor aparat hukum dan organisasi kewartawanan yang membekingi perusahaan tersebut sehingga bisa menjalankan aktivitasnya meskipun tanpa izin, Uu mengaku tidak tahu menahu. "Soal itu, saya tidak tahu!" elaknya.

Uu juga mengaku tidak tahu kegiatan penambangan di kawasan Tutugan Leles sudah melibatkan alat berat berupa bechoe. Ditanya mengenai upaya reklamasi lingkungan pascapenambangan, Uu menyebutkan, hal itu bergantung pada warga sendiri hendak dimanfaatkan untuk apa. Potensi material galian C di kawasan Tutugan Leles diperkirakan baru akan habis dalam 5 tahun mendatang.

Sebelumnya, Kepala Desa Haruman Kecamatan Leles, Dede Hernawan menegaskan, aktivitas penambangan di kawasan Tutugan Leles sudah mengantongi perizinan. "Izinnya sudah ada. Sedangkan soal bechoe, itu baru (beroperasi) sebulan ini," terangnya.

Dede menyebutkan, sebagai upaya reklamasi pascapenambangan, di atas lahan bekas penambangan rencananya akan didirikan bangunan pondok pesantren. "Insya Allah, kalau sudah agak luas (lahan bekas galian) akan didirikan pesantren," tandasnya.

Petani tomat Garut merugi akibat kekeringan

Garut (ANTARA News) - Petani Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat tanaman tomat mati dan buahnya membusuk akibat ladangnya dilanda kekeringan.

"Kerugiannya sampai puluhan juta rupiah karena tomat yang saya tanam gagal panen tidak menghasilkan buah tomat yang bagus," kata salah seorang petani tomat, Adi Komarudin, warga Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Selasa.

Ia menuturkan, petani yang menanam tomat di Desa Haur Panggung mencapai puluhan hektare, sebagian besar tangkai tanaman tomatnya kering dan buahnya membusuk.

Musim kemarau, kata dia, menyebabkan sumber air berkurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan air ke areal perkebunan tomat sehingga tanaman tomat tidak tumbuh normal.

"Kekeringan menjadi penyebab utama tanaman tomat mengalami gagal panen, kejadian seperti ini sudah dua kali dialami petani selama musim kemarau tahun ini," katanya.

"Saya harap pemerintah bisa mengatasi bagaimana caranya pasokan air ke kebun tomat terpenuhi, dan memberikan penyuluhan kepada petani agar bisa menghasilkan panen tomat yang baik," tambahnya.

Garut Targetkan Swasembada Kedelai Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM GARUT, - Kabupaten Garut menargetkan swasembada kedelai pada 2014 untuk memenuhi kebutuhan produksi tahu, tempe, dan berbagai olahan kedelai lainnya. Selama ini, para perajin tahu, tempe, dan olahan kedelai lainnya ini menggantungkan kebutuhannya pada kedelai impor.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, Tatang Hidayat, mengatakan swasembada kedelai dilakukan dengan pengembangan kelompok tani kedelai serta pengefektifan lahan pertanian kedelai.

"Kelompok-kelompok tani ini akan dibina oleh sebuah kelompok tani yang sukses mengembangkan pertanian kedelai dan memiliki kemampuan mengembangkan pertanian kedelai," kata Tatang di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, Jumat (13/9).

Selama ini, Kabupaten Garut menghasilkan 18 ton kedelai per tahun. Padahal 2,5 juta penduduk Garut membutuhkan 25 ribu ton per tahun. Angka ini, ujarnya, belum termasuk kebutuhan industri tahu dan tempe skala besar dan pabrik susu kedelai.

Ladang tanaman kedelai, kata Tatang, terdapat di Kecamatan Karangpawitan, Karangtengah, Sucinaraja, Sukawening, Cibatu, Banyuresmi, Cibalong, dan Cisompet. Selanjutnya ladang kedelai ini akan dikembangkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

"Biasanya kedelai ditanam di lahan kering dan menunggu hujan. Nantinya kedelai akan ditanam di lahan seperti sawah dengan pengairan baik. Kami akan membuat sekolah lapangan bagi para petani kedelai. Pemprov Jabar akan membantu program ini," ucapnya.

Kedelai lokal, katanya, lebih banyak dicari produsen tahu atau tempe. Walaupun bentuknya yang lebih kecil dari kedelai impor, kedelai lokal memiliki kadar pati yang lebih tinggi daripada kedelai impor.

"Kenaikan harga kedelai disebabkan cuaca buruk yang menyebabkan Brasil dan Amerika sebagai penghasil kedelai impor ini gagal panen. Akhirnya pasokan kedelai menipis dan harganya naik, diperparah dengan naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah," ucapnya.

Petani di Garut Timbun Bawang Merah

BANDUNG (Pos Kota) – Puluhan petani bawang di Ciseupan, Kabupaen Garut, Jawa Barat ramai-ramai menimbun bawang merah. Mereka menolak menjual hasil panenya ke bandar yang mendatanginya. Hasil panen akan dijadilan benih jadi alasan beberapa petani.

Anwar,50, menjelaskan, semua petani kini tengah panen bawang. Merrka menolak menjual bawang ke bandar. “ Meski harga sedang naik, kami tidak akan tergiur. Kalau dijual semua, kami akan kesulitan mendapatkan bibit bawang nanti,“ Anwar.

Bawang merah yang dipenen saat ini merupakan bibit dari hasil panen beberapa bulan lalu, saat harga bawang masih Rp 3000 per kg. Kalau hasil panen dijual semua, tak menutup kemuingkinan kesulitan membelii bawang untuk bibit. “ Harga bawang di pasaran Rp 70 ribu per kg. Petani menjual ke bandar Rp 25 -30 ribi per Kg, petani tetap saja sengsara,“ ucapnya.

Menyikapi naiknya harga bawang, petani di Garut sudah sepakat tidak tergiur keuntungan. Mereka pun sudah bertekad menimbun bawang untuk dijadikan benih ketimbang harus dijual.

HUT Garut, Hotel di Garut Bakal Habis Dibooking

TRIBUNNEWS.COM GARUT, - Ketua PHRI Kabupaten Garut, Asep Irvan, mengatakan seluruh hotel, penginapan, dan, restoran di Kabupaten Garut akan disesaki para peserta Garut Bike Week pada 24-26 Mei 2013.

Asep mengatakan, dalam tiga hari tersebut, setidaknya 10.000 peserta pengguna sepeda motor besar dan klub-klub motor lainnya akan mengadakan tour di Garut dan akan menginap di hotel-hotel di Garut.

"Rencananya, seluruh hotel dan penginapan di Garut akan dibooking selama acara tersebut. Sekarang pun kami mempersiapkan hotel dan restoran untuk mengakomodasi kegiatan besar itu," kata Asep, Selasa (12/3/2013).

Event dalam rangka merayakan Hari Jadi ke-200 Tahun Garut ini, kata Asep, akan membuat perputaran rupiah di Garut sangat tinggi. Terutama di bidang pariwisata, perhotelan, dan restoran. Karenanya, sejumlah pihak mulai sibuk menyiapkan diri untuk menyambut event tersebut.

Selain itu, kata Asep, hotel dan restoran di Garut pun tengah menyiapkan diri untuk mengakomodasi para peserta dan pendukung acara motocross di Cibuluh, pekan depan.

"Jadi, beberapa hari ke depan, sejumlah hotel akan habis di-booking. Apalagi pas acara Garut Week Bike. Semua kamar hotel akan habis di-booking," kata Asep.

Berbagai event yang digelar pada tahun ke-200 pendirian Kabupaten Garut ini, ucapnya, diharapkan dapat melesatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Garut. (*)

Kawasan Puncak Darajat Akan Ditata

GARUT, TRIBUN - Perkembangan pembangunan pariwisata dan ekonomi di kawasan Puncak Darajat, Kecamatan Pasirwangi, sangat pesat. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Garut akan melakukan perencanaan dan penataan kawasan Puncak Darajat pada 2014.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengatakan pesatnya pembangunan di Puncak Darajat tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur. Karenanya, lalu lintas di jalan utama kawasan wisata unggulan Garut ini sering mengalami kemacetan.

Iman mengatakan kawasan Puncak Darajat merupakan kawasan lindung, sesuai dengan kondisi geografisnya yang berbukit di dataran tinggi. Dengan demikian, pembangunan di tempat tersebut harus memenuhi syarat konservasi alam atau ramah lingkungan.

"81,83 persen dari sekitar 307 ribu hektare luas Kabupaten Garut adalah kawasan lindung. Cuma 18,17 persen yang digunakan untuk meluaskan ekonomi masyarakat Garut yang sekarang berjumlah 2,4 juta orang. Ini tidak rasional," kata Iman saat ditemui di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Sabtu (2/3).

Dengan demikian, ucapnya, pembangunan dapat dilakukan di kawasan lindung untuk mengembangkan perekonomian warga. Kawasan lindung, ucapnya, bukan berarti tidak boleh dibangun untuk memajukan ekonomi warga. Tentunya, pembangunan harus dilakukan dengan memerhatikan kondisi alam sehingga tidak akan menimbulkan bencana atau kerugian lainnya.

Pemerintah, ucapkan, akan mengatur strategi untuk menata Puncak Darajat. Pihaknya akan memikirkan cara kawasan lindung dapat menjadi kawasan pendorong ekonomi warga dan berdampak pada kehidupan sosial warga.

"Pemanfaatan panas bumi di Puncak Darajat berkembang pesat. Kami harus integrasikan kebijakan dengan tata ruangnya. Penataan tidak bisa sekaligus, tahun 2014 kita mulai tata Puncak Darajat," ucapnya.

Mengenai pembangunan infrastruktur di Puncak Darajat, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Garut memiliki dua solusi. Pilihan pertama, pihaknya akan mencontoh pola TWA Tangkuban Parahu di Lembang. Dengan cara ini, kendaraan besar tidak bisa naik ke puncak. Kendaraan seperti bus diparkir di ujung bawah Jalan Pasirwangi. Wisatawan akan menggunakan mobil untuk sampai puncak.

Pilihan kedua, Pemerintah Kabupaten Garut akan melebarkan Jalan Pasirwangi. Pelebaran jalan akan disesuaikan dengan masterplan penataan kawasan Puncak Darajat. Proses pembangunan jalan, ucapnya, akan meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kita akan kembangkan ekowisata sesuai kaidah konservasi alam. 2014, akan dirumuskan perencanaan pembangunan terpadu dan sarana bidang transportasi," ucapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, Yati Rohayati, mengatakan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi di Kecamatan Pasirwangi tumbuh dengan sendirinya.

"Sampai sekarang belum dituangkan dalam aturan. Kita akan segera buat regulasinya. Kita pun tidak mungkin menghabisi objek-objek yang sudah ada ini," ujar Yati.

Ke depannya, kata Yati, pembangunan di Puncak Darajat akan menggunakan bahan-bahan bangunan ramah lingkungan. Bangunan hotel atau restoran, ucapnya, harus dibangun semi permanen sehingga daerah resapan air tidak akan terganggu.

Pertamina Bangun Pembangkit Listrik Panas Bumi di Garut Rp 885 Miliar

Garut - Anak usaha Pertamina yakni Pertamina Geothermal Energy (PGE) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) unit V Kamojang 30 megawatt (MW) di Garut, Jawa Barat US$ 90 juta atau sekitar Rp 885 miliar.

Hari ini dilakukan peletakan batu pertama proyek tersebut oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Bersamaan dengan itu, diresmikan juga pengembangan lapangan panas bumi Lahendong.

”Pertamina menyambut baik penugasan yang diberikan oleh Pemerintah untuk segera memanfaatkan energi panasbumi yang terkandung dalam bumi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Investasi proyek sekitar US$ 90 juta," kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen, Sabtu (12/1/2013)

Peresmian kedua proyek tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan di Gedung Dipa Bramanta Kantor PGE Area Kamojang oleh Jero Wacik yang didampingi Husen.

"Dua proyek dari Pertamina Geothermal Energy ini merupakan bagian dari tekad Pertamina untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, terutama yang bersumber dari panas bumi,” jelas Husen.

PLTP Unit V Kamojang, merupakan pengembangan dari 4 unit PLTP yang sudah ada dengan kapasitas terpasang saat ini 200 MW. Pembangkit tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir 2014.

Lokasi PLTP Unit V Kamojang berdampingan dengan lokasi PLTP Unit IV Kamojang dalam lahan seluas 3.85 Ha, yang terletak 42 km sebelah Tenggara Kota Bandung atau 23 sebelah Barat Laut kota Garut. Pembangkit pertama di Kamojang mulai beroperasi pada 1982 dengan kapasitas sebesar 30 MW.

Adapun, Pertamina Geothermal Energy juga terus melanjutkan pengembangan lapangan panas bumi di wilayah kerja panas bumi Lahendong, Sulawesi Utara. Pengembangan tersebut untuk pasokan uap ke PLTP Unit IV Lahendong yang dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang 20 MW.

Daerah prospek Lahendong seluas 12 km persegi, memiliki sumber daya sekitar 300 MW dengan cadangan terbuktikan sebesar 80 MW. Panas bumi dari Lahendong merupakan salah satu pilar pendukung pasokan listrik di Sulawesi Utara, yang 40% di antaranya telah bersumber dari energi panas bumi.

Ratusan Nelayan Garut Berhenti Melaut

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Ratusan nelayan di pesisir pantai selatan Kabupaten Garut berhenti melakukan aktivitas melaut. Kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak bersahabat membuat nelayan di kawasan Pameungpeuk, Santolo, Rancabuaya dan beberapa pesisir lainnya memutuskan tidak melaut untuk sementara waktu.

Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Garut, Lukam Nurhakim, mengatakan, keputusan para nelayan Kabupaten Garut untuk berhenti melaut terpaksa harus dilakukan.

"Cuacanya tidak memungkinkan bagi nelayan untuk mencari ikan ke laut," kata Lukman kepada Tribun Jabar (Tribunnews Network) melalui sambungan teleponnya, Kamis (10/1/2013).

Menurut Lukman, saat ini kondisi laut selatan memang sedang tidak bersahabat dimana gelombang tinggi masih terus terjadi di musim hujan ini.